PT Pertamina (Persero) bakal merapikan jalur distribusi LPG subsidi 3 kilogram (kg). Hal ini dilakukan, agar penggunaan gas subsidi itu bisa tepat sasaran.
Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan saat ini masyarakat kerap membeli LPG 3 kg di pengecer atau warung.
Padahal, sebenarnya alur distribusi alur distribusi resmi LPG hanya sampai pangkalan atau agen resmi. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan langsung membeli ke pangkalan saja, buka ke warung.
“Mungkin birokrasinya kami ingin supaya masyarakat bisa langsung ke pangkalan belinya, ga beli ke warung-warung,” ucap Fadjar usai acara Pertamina Digital Expo 2023, Rabu (1/11).
Ia pun mengatakan harga LPG di warung biasanya di atas harga eceran tertinggi (HET).
Adapun harga jual eceran LPG 3 kg dari pangkalan resmi Pertamina kepada agen penyalur berada di level Rp4.250 per kg atau Rp12.750 per tabung.
Penetapan harga ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg. Serta, Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram.
Lebih lanjut, Fadjar menuturkan beberapa waktu lalu LPG 3 kg sempat langka di pasaran. Menurutnya, kelangkaan itu hanya terjadi di tingkat pengecer alias warung.
Pasalnya, ketersediaan gas melon itu di pangkalan masih tersedia.
“Makanya kemarin ada isu LPG langka, ternyata di pangkalan itu ada yang langka itu justru di warung-warung itu, karena mungkin warung entah dapet kiriman dari mana,” kata Fadjar.
Meski demikian, ia menyebut Pertamina tidak akan serta merta melarang warung menjual LPG 3g. Fadjar menyebut pihaknya hanya akan merapikan proses distribusinya.
“Tapi intinya kami tidak ingin membuat repot masyarakat yang pasti, tapi kami juga ingin tetap ingin merapikan jalur distribusinya supaya jalurnya menjadi lebih tepat sasaran ke masyarakat,” jelas Fadjar.
Belakangan, masalah soal penyaluran LPG subsidi 3 kg kembali mengemuka. Kali ini masalah terkait dugaan kebocoran penyaluran yang membuat subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran dan diselewengkan.
Kebocoran itu diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Saat ini katanya 1,5 juta ton LPG 3 kg bocor dari jalur distribusi resmi hingga tingkat pengecer.
Ia mengungkapkan angka kebocoran 1,5 juta itu didapat dari hasil survei terbaru yang dilakukan pemerintah.
Arifin mengatakan situasi itu makin membuat belanja subsidi pemerintah terbebani. Terlebih, tren data konsumsi tabung gas subsidi tersebut naik.
Di satu sisi, konsumsi LPG komersial yang tidak mendapat subsidi justru turun.
“Mestinya ekonomi naik, (konsumsi gas komersial) ikut naik, artinya ada 1,5 juta ton LPG (subsidi 3 kg) yang keluar dari jalur distribusi sampai ke pengecer, itu bocor,” ucap Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).
Ia mengungkap bahwa LPG 3 kg sedianya diperuntukkan untuk 60 juta rumah tangga kurang mampu. Arifin mengklaim LPG 3 kg disalurkan 245 ribu penyalur.
Mantan duta besar Indonesia untuk Jepang itu juga menegaskan bahwa barang subsidi tidak boleh diperdagangkan bebas. Oleh karena itu, pemerintah akan membenahi masalah tersebut.
Pernyataan kebocoran 1,5 juta ton LPG subsidi dari Arifin tadi dilontarkan tak lama setelah Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut ada petinggi partai politik (parpol) yang bermain dan ikut makan subsidi LPG 3 kg.
Ahok menilai keterlibatan bos parpol itu membuat terjadinya masalah, termasuk soal harga LPG 3 kg yang melambung.
“Kami buka-bukaan saja, disinyalir orang berkuasa dari partai politik banyak yang pegang agen, kalau mau jadi orang kaya jangan makan uang subsidi rakyat, dagang yang lain saja,” katanya di Bukittinggi, Sumatera Barat, Selasa (10/10), seperti dikutip dari Antara.
Ahok berjanji bakal mengatasi masalah itu dan siap membantu daerah mana saja yang mau menolong warganya mendapatkan barang subsidi.
Ia juga mengatakan Pertamina telah menemukan banyak agen nakal. Pertamina katanya, langsung bertindak cepat dan tegas dengan langsung memutus kerja sama dengan agen tersebut.
Namun, Ahok belum puas dengan hasil itu. Karenanya, ia meminta pemerintah daerah (pemda) membantu Pertamina untuk menertibkan ulah agen nakal tersebut.
“Bagi warga, jangan mau antre lagi untuk harga Rp30 ribu. Orang Pertamina harus takut sama pemda, jangan takut dengan agen nakal. Kita minta walikota membantu Pertamina juga untuk mengecek mana warga yang layak menerima,” kata dia.
Sumber : CNN
